Halaman

Senin, 08 Juni 2026

Implementasi SKB 4 Menteri Pemprov Bengkulu Dirikan Sentra Komando di Daerah

Wagub Bengkulu Ir. Mian saat menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu, Senin,(8/6/2026)

Bengkulu,-Mengimplementasikan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Pengendalian Mutu Pelayanan KB pada 2025 lalu, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersinergi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk mendirikan Sentra Komando penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting. Pusat kendali ini untuk mengintegrasikan data, memetakan sasaran, dan mengoordinasikan intervensi program agar target penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem tepat sasaran.

Sentra Komando berfungsi sebagai pangkalan data terpusat (Satu Data) yang memadukan data kependudukan dari Kemendukbangga/BKKBN dengan data kemiskinan, sehingga penyaluran bansos dan bantuan gizi benar-benar tepat sasaran. Melalui SKB tersebut pemerintah setempat bersama lembaga terkait mengajak untuk bersinergi dalam intervensi stunting spesifik maupun sensitif. Sebagai tindak lanjut SKB 4 Menteri (Mendagri, Kemendukbangga, Kemenkes, dan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan), Pemprov mengakumulasi dan mengonsolidasikan data dari seluruh kabupaten/kota ke tingkat provinsi.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. Mian saat menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan., M.Epid., di ruang kerja Wagub, Senin, 8/6/2026. Wagub Mian didampingi Sekretaris Daerah Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni, S.Km, M.Kes, M.Si., dan Kepala DP3APPKB Provinsi Bengkulu, Ns.Gusti Miniarti S.Kep, M.H. 


"Menindaklanjuti SKB 4 Meneteri itu, kita bersama pemerintah daerah kabupaten dan kota mendirikan Sentra Komando penanganan stunting, dan kemisikinan daerah. Bengkulu terdapat 129 kecamatan dan 1.513 desa kelurahan akan mengekspose data kependudukan baik angka kemiskinan dan stunting" ujar Mian.

Dikatakan Wagub Mian, SKB 4 Meteri tentang Pengendalian Mutu Pelayanan KB memiliki keterkaitan erat dengan penanganan stunting dan kemiskinan. Sebab, kata Mian. "Semakin optimal Program KB diterapkan, semakin efektif pula keluarga keluar dari lingkaran kemiskinan".

Dia menambahkan, Sentra komando di daerah itu untuk mendorong keberhasilan pembangunan mulai dari desa. "Karena, kemajuan daerah merupakan barometer keberhasilan pemerintah Provinsi Bengkulu," ujarnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., menyampaikan bahwa kunjungan kerja bersama pemerintah daerah itu dalam rangka mempertajam surat keputusan bersama itu. "SKB 4 Kementerian kebijakan kolaboratif untuk memperkuat standar, pengawasan, dan evaluasi layanan Keluarga Berencana secara nasional. Kebijakan ini memastikan alat dan obat kontrasepsi aman, bermutu, serta merata di fasilitas kesehatan. Sehingga berdampak lurus dengan program prioritas Kemendukbangga/BKKBN dalam hal itu penanganan stunting dan kemiskinan daerah.(irs)

Penulis : Idris Chalik
Editor : Tim Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu
Rilis : Senin, (8/6/2026).

SKB 4 Menteri Kebijakan Kolaboratif Memperkuat Layanan KB Nasional


 Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu dr. H. Zamhir Setiawan., M.Epid (kanan) Usai audiensi mendorong SKB 4 Menteri bersama Wagub Bengkulu Ir. Mian (kiri)

Bengkulu,-Tahun lalu pemerintah melalui empat kementerian mengeluarkan surat keputusan bersama untuk memperkuat layanan KB secara nasional. Empat Kementerian yang meneken keputusan tentang Pengendalian Mutu Pelayanan KB yaitu Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., mengatakan, dalam rangka memperkuat layanan program KB di daerah, Kemendukbangga/BKKBN bersama Pemerintah Daerah setempat memerlukan strategi-strategi untuk dipadukan bersama lintas sektor teknis guna mempercepat pengendalian mutu pelayanan KB sehingga perlu mempertajam SKB 4 Menteri itu.

"Keputusan bersama tersebut sebuah kebijakan kolaboratif untuk memperkuat standar, pengawasan, dan evaluasi layanan Keluarga Berencana secara nasional. Kebijakan ini untuk memastikan alat dan obat kontrasepsi aman, bermutu, serta merata di fasilitas kesehatan. Sehingga berdampak positif terhadap perkembangan program KB dengan kesehatan reproduksi. Manfaat program KB selain mengatur jarak kelahiran, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, KB dapat menekan angka kematian ibu dan bayi (AKI-B).

Untuk diketahui, tahun ini pelayanan KB di Bengkulu hingga Mei 2026 telah menduduki angka 14 ribu lebih dengan berbagai jenis dan metode kontrasepsi. "Hingga Mei-2026 capaian KB baru mencapai 14.725 akseptor, diantaranya terdapat PUS dengan metode jangka panjang sebanyak 4.614 peserta".


Dalam surat keputusan bersama tersebut keempat kementerian/lembaga memiliki peran spesifik. Kemendagri dengan peran memfasilitasi dukungan perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintah daerah untuk kelancaran program KB. Peran  spesifik Kemendukbangga/BKKBN dengan tanggungjawab menyusun kebijakan teknis, mengelola logistik alat/obat kontrasepsi, serta memberikan bimbingan teknis.

Sementara itu Kemenkes dengan perannya untuk memantau, menilai dan evaluasi terkait standar mutu klinis serta kompetensi tenaga medis dalam pelayanan KB. Selain itu BPOM dengan peran pengawasannya yaitu mengawasi peredaran, keamanan, dan mutu obat serta alat kesehatan/kontrasepsi yang didistribusikan ke fasilitas pelayanan.

Zamhir menyebutkan, tujuan keputusan bersama itu dipertajam kembali di daerah adalah untuk memastikan keseragaman kebijakan nasional, sinkronisasi lintas sektor, dan penyelarasan program pusat hingga ke tingkat daerah. Dengan demikian mampu mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjamin keselamatan serta kualitas pelayanan publik secara merata.(irs)

Penulis : Idris Chalik
Editor : Tim Kehumasan Perwakilan BKKBN Bengkulu
Rilis : Senin, (8/6/2026).

Launching Bakti KB Harganas PUS di Bengkulu Buru KB Steril Wanita

Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu bersama institusi mitra kerja teknis foto bersam,a usai pembukaan bakti KB harganas 2026 di Bengkulu,Senin,(8/6/2026)


Bengkulu,-Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 tahun ini menggelar bakti sosial pelayanan KB serentak gratis di tanah air. Senin, 8 juni 2026 baksos KB mulai dibuka serentak yang ditandai dengan kick off oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) secara Virtual Meeting. Di Bengkulu pelayanan KB Harganas ke-33 diburu pasangan usia subur (PUS) untuk mendapat pelayanan KB steril wanita alias medis operatif wanita (MOW).

Baksos KB, strategi jemput bola untuk menghadirkan layanan Keluarga Berencana (KB) secara gratis dan kegiatan Layanan ini langsung menyasar desa hingga pelosok guna mendekatkan akses kepada PUS, menjamin kesehatan ibu, serta menekan angka stunting.

Bakti KB Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) tahun ini digelar satu bulan dimulai dari 8 Juni 2026 hingga 8 Juli 2026, "Kita menargetkan pelayanan KB baru sebanyak 8.121 peserta. Terdiri peserta KB dengan metode jangka panjang sebanyak 2.671, implant 4.158 peserta dan 133 dengan menggunakan medis operatif wanita (MOW).Untuk mencapai sasaran tersebut perlu adanya kolaborasi bersama sektor teknis, seperti tenaga kesehatan (bidan) dan pelibatan fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., usai meninjau pelayanan KB di Bengkulu, Senin, (8/6/2026). 

Wujud peduli aksptor, Kepala Perwakilan BKKBN serahkan souvenir kepada akseptor MOW di Bengkulu,Senin,(8/6/2026).


Dikatakan Zamhir, bakti KB digelar untuk meningkatkan akses pelayanan KB yang berkualitas bagi PUS. Dan secara khusus untuk meningkatkan komitmen pemerintah pusat, daerah serta mitra kerja  tentang program KB. Pelayanan KB di Bengkulu hingga Mei 2026 telah mencapai angka 14 ribu lebih dengan berbagai jenis dan metode kontrasepsi. "Hingga Mei-2026 capaian KB baru mencapai 14.725 akseptor, diantaranya terdapat PUS dengan metode jangka panjang sebanyak 4.614 peserta".

Ketua Tim Kerja 2 Bidang Keluarga Berencana dan Besehatan Reproduksi (KB-KR) Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Else Triana Putri, S.K.M., M.A.P., menyampaikan pelayanan KB pada momentum memprioritaskan kontrasepsi jangka panjang. Hal itu guna menekan angka kegagalan PUS ber-KB. 

"Pada kick off bakti KB dalam rangka Harganas 2026, Kemendukbangga/BKKBN  Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu telah melayani PUS dengan MOW 10 akseptor peserta. Yang akan dilayani secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal pelayanan faskes sebagai mitra strategis BKKBN," ujar Else.(irs)

Penulis : Idris Chalik
Editor : Tim Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu
Rilis : Senin,(8/6/2026).

Jumat, 05 Juni 2026

Kemendukbangga/BKKBN Bengkulu Bersama Mitra Sepakati Komitmen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2026

Foto: Pertemuan Pembahasan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu (4/6/2026).

BENGKULU – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu yang kini berada di bawah naungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menggelar kegiatan Pertemuan Pembahasan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Kamis (4/6/2026).

Bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, pertemuan strategis ini bertujuan untuk menyusun dan menetapkan acuan resmi penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sepanjang tahun 2026.


Sinergi Lintas Sektor demi Pelayanan Prima

Foto : Plt. Sekretaris Perwakilan, Weldi Suisno, S.Pd., M.E. memimpin jalannya ertemuan Pembahasan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu (4/6/2026). 

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., dengan didampingi oleh Plt. Sekretaris Perwakilan, Weldi Suisno, S.Pd., M.E.

Pertemuan yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Perwakilan ini turut mengundang jajaran mitra kerja utama di lingkungan Provinsi Bengkulu, antara lain:

  1. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  2. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
  3. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (PD IBI) Provinsi Bengkulu
  4. Kepala DP3AP2KB Provinsi Bengkulu
  5. Kepala DP3AP2KB Kota Bengkulu
  6. Ketua DPD IPeKB Provinsi Bengkulu
  7. Mahasiswa Universitas Bengkulu
  8. Perwakilan Tim Kerja internal BKKBN Provinsi Bengkulu


Pembahasan 14 Komponen Standar Pelayanan

Foto: Ketua Tim Kerja Pengelolaan Manajemen Kinerja BKKBN Bengkulu, Endah Puspitasari, S.K.M., M.E., memaparkan tentang 14 Komponen Standar Pelayanan yang menjadi pondasi utama penyusunan draf Standar Pelayanan Tahun 2026.

Dalam sesi pemaparan, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Manajemen Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Endah Puspitasari, S.K.M., M.E., menjelaskan secara detail 14 Komponen Standar Pelayanan yang menjadi pondasi utama penyusunan draf Standar Pelayanan Tahun 2026.

"Penyusunan ini diharapkan mendapat masukan dan saran komprehensif dari para mitra, sehingga draf yang telah dirancang dapat disempurnakan menjadi acuan baku yang kuat," ujar Endah saat memaparkan materi.

Usai pemaparan, forum dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Para mitra kerja memberikan sejumlah catatan penting dan rekomendasi strategis untuk penyempurnaan dokumen, di antaranya:

  1. Dasar Hukum: Penyelenggaraan pelayanan publik wajib mengacu secara ketat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  2. Transparansi Biaya: Penegasan biaya pelayanan yang tidak dipungut biaya harus tetap dicantumkan secara nominal, yakni Rp 0,- (Gratis) disertai dasar hukum pendukung.
  3. Kepastian Layanan: Penegasan estimasi waktu pelayanan yang jelas, mekanisme kompensasi pengaduan, serta integrasi informasi baik secara daring (online) maupun luring (offline).


Penandatanganan Berita Acara dan Komitmen Bersama

Foto: Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., menandatangani Berita Acara Pembahasan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik bersama seluruh perwakilan mitra kerja yang hadir.


Pertemuan tersebut berhasil mencapai kesepahaman bersama. Seluruh masukan dan saran yang berkembang dalam diskusi langsung diakomodasi untuk menyempurnakan draf Standar Pelayanan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Tahun 2026.

Sebagai bentuk legalitas dan komitmen bersama, hasil kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pembahasan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu bersama seluruh perwakilan mitra kerja yang hadir.

Melalui penetapan ini, seluruh pihak menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan standar pelayanan yang transparan, akuntabel, mudah diakses, adaptif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan demi mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Bengkulu.(humas)

Sekolah Lansia, Mendorong Kelompok Lansia Untuk Panjang Umur

                                 

Bengkulu,-Pemerintah tak henti berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) diberbagai kelompok umur. Pemberdayaan kelompok lansia, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) mengembangkan program Lansia Berdaya (SIDAYA). Secara khusus terdapat program Sekolah Lansia yang dapat mempercepat kelompok lansia untuk SMART yaitu Sehat, Mandiri, Aktif, Produkti dan Bermartabat.

"Sekolah Lansia mendorong agar lansia sehat, SEHAT baik sehat secara Fisik, Mental dan sehat Sosial dengan kesehatan itu maka lansia atau orangtua dapat memperpanjang masa hidup alias panjang umur," jelas Kepala Perwakilan Badan Kependudukand an keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan., M.Epid. saat mengunjungi pemberjaran Sekolah Lansia Merah Putih di Kota Bengkulu, Jumat,(5/6/2026).

      

"Untuk mewujudkan lansia sehat, di dalam pembelajaran sekolah lansia, telah dirancang kegiatan terstruktur yang menyenangkan seperti senam lansia, kerajinan tangan, dan pertemuan rutin untuk menjalin keakraban, sambil memastikan aktivitas disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing" tambahnya usai mengikuti kegiatan Senam pagi bersama Sekolah Lansia Cempaka Smart di Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

Zamhir menambahkan, sekolah lansia tak hanya memberikan pembelajaran untuk sehat, Smart itu dimana mendorong kelompok lansia untuk Mandiri, Aktif, Produktif, dan Bermartabat. "Lansia mandiri yang dapat disebut sebagai orangtua yang tidak selalu ketergantungan dengan orang lain dan lingkungan, aktif yang dimaksudkan agar lansia tidak merasa kesepian pada masa tua, mereka dituntun untuk tetap beraktifitas". 

"Selain itu para lansia melalui sekolah tersebut mendapat pengetahuan untuk produktif yang mana tidak harus berpenghasilan dalam wujud finansial serta lansia bermartabat yang artinya lansia agar tetap merasa dilibatkan untuk berinteraksi sosial," tambah Zamhir.

Sementara itu Kepala Dinas P3APPKB Kota Bengkulu melalui Kepala Bidang KB, Miliarti, S.E., menyebutkan bahwa sekolah lansia dapat terwujud atas dukungan banyak pihak mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat dan organisasi lainnya. Sehingga dengan keberadaan sekolah tersebut di Kota Bengkulu sebanyak 11 sekolah, dua diantaranya telah menyelesaikan Standar I (S1) dan sembilan sekolah lainnya masih dalam tahap pembelajaran. "Termasuk Sekolah Lansia Merah Putih di Kelurahan Lingkar Barat ini telah menjalani sebanyak empat tahap pembelajaran," ujar Miliarti.

"Sembilan sekolah yang masih dalam tahap pembelajaran diantaranya adalah Sekolah Lansia "Emas Permata" di Kelurahan Kandang Mas, Sekolah Lansia Rinjani di Kelurahan Jembatan Kecil, Sekolah Lansia Merah Putih di Kelurahan Lingkar Barat, Sekolah Lansia Bahagia Mandiri di Kelurahan Anggut Atas, Sekolah Lansia Amalia Mulia di kelurahan Pasar Melintang, Sekolah Lansia Betungan Smart di Kelurahan Betungan, Sekolah Lansia Cemara di Kelurahan Nusa Indah, Sekolah Lansia di Kelurahan Rawa Makmur Permai serta Sekolah Lansia Senja Ceria yang terdapat di Kelurahan Suka Merindu, Kota Bengkulu," rinci Miliarti.

Terdapat beberapa kegiatan utama sekolah lansia. Edukasi kesehatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai gizi dan pencegahan penyakit degeneratif. Pelatihan Keterampilan seperti Kursus kerajinan, seni, hingga literasi teknologi.Mental dan Spiritual dimana mengembangkan kegiatan keagamaan, meditasi, dan konseling serta kegiatan yang bersifat sosial.(irs)

Penulis : Idris Chalik
Editor : Tim Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu
Rilis : Jumat,(5/6/2026)


Rabu, 03 Juni 2026

Bendung Stunting, Kolaborasi Kemendukbangga/BKKBN–BPOM Libatkan Tenaga Lini Lapangan


Bengkulu,-Upaya percepatan penurunan stunting terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu melalui program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tahun ini hadir berkolaborasi bersama Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu untuk membendung lajunya kasus stunting di Bengkulu. Konvergensi BPOM bersama lembaga pengelola program Bangga Kencana itu dengan melibatkan tenaga lini lapangan di Kemendukbangga/BKKBN.

Program penurunan stunting yang merupakan salah satu prioritas nasional dapat berjalan optimal jika dilakukan secara konvergensi lintas sektor. "Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dengan 228 tenaga PKB/PLKB yang tersebar di 1.513 desa diyakini dapat menekan stunting melalui program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sebagai tenaga konselor Percepatan Penurunan Stunting," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M. Epid., saat audiensi bersama BPOM Bengkulu, Rabu, (3/6/2026).

Kolaborasi tersebut difokuskan pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait keamanan pangan, gizi keluarga, serta pencegahan lahirnya kasus stunting baru. Tenaga lini lapangan, seperti Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan kader KB desa, diharapkan mampu menyampaikan informasi yang tepat kepada keluarga sasaran.


Stunting di Bengkulu masih berada pada angka 18,8 persen (SSGI-2024), untuk membendung lajunya kasus stunting perlu intervensi spesifik dan sensitif pentahelix dengan pendampingan terhadap keluarga berisko stunting. Pada tahun ini kita targetkan intervensi 10.436 keluarga berisiko stunting (KRS). "Hingga Mei 2026 telah dicapai intervensi melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting (Genting) sebanyak 641 keluarga".

Kepala Balai POM Bengkulu, Kodon Tarigan,S.Si., Apt. mengajak kerjasama tersebut tidak hanya pada progam PPS namun juga dalam konseling kesehatan. Agar masyarakat mendapat pengetahuan bahaya penggunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) serta peredaran pangan, kosmetik, dan obat ilegal/palsu.

Mengonsumsi OOT tanpa resep atau tidak sesuai anjuran dokter membawa dampak yang sangat berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan. Kerusakan sistem saraf, perubahan suasana hati yang ekstrem, dan halusinasi. Kerusakan organ tubuh, koma, hingga risiko kematian. Gangguan penglihatan (glaukoma), serta masalah pada saluran cerna dan pernapasan akan mengganggu kesehatan generasi bangsa," kata Tarigan. (irs)

Penulis : Idris Chalik
Editor : Tim Kehumasan Perwakilan BKKBN  Provinsi Bengkulu
Rilis : Rabu,(3/6/2026)

Tekan Gagal PUS Ber-KB, Kemendukbangga/BKKBN-BPOM Segera Uji Sampling Alokon


Bengkulu,-Kerja sama nasional antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di bidang pengawasan obat dan alat kontrasepsi diresmikan melalui Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2024 lalu.  Kesepakatan tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, mutu, dan khasiat dari alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang didistribusikan kepada masyarakat.

Menindaklanjuti hal tersebut Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu segera membuat kesepakatan bersama dalam pengawasan alokon dan program prioritas Kemendukbangga/BKKBN lainnya di tingkat daerah. "Tahun ini kita bersama BPOM akan menggelar uji sampling alokon di instalasi Kantor Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu," kata Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid. dalam kunjungan kerjanya di kantor BPOM Bengkulu, Rabu, (3/6/2026).

Langkah ini krusial guna menekan angka kegagalan ber-KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) akibat penggunaan kontrasepsi yang tidak layak atau tidak terstandarisasi. Guna memastikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang aman dan efektif perlu adanya pengawasan terhadap ketersediaan alat dan obat kontrasepsi.


"Saat ini (Juni-2026) ketersediaan alokon di instalasi Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu terdapat suntik sebanyak 1.500 pcs pil progestin 600, pil kombinasi 54.700 dan Intera Uterine Device (IUD) sebanyak 6.975 batang," rinci Zamhir Setiawan.

Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhir, perlunya pengawasan alokon di daerah, mengingat beberapa penyebab yang diantaranya sejumlah lembaga penyelenggara KB tidak hanya spesifik mengelola satu bidang KB. Sebagian besar instalasi alokon di daerah tidak memiliki tenaga kesehatan, KB dan farmasi. Bahkan rotasi stakeholder di daerah pun sangat cepat, yang menjadi faktor pendukung untuk segera uji sampling alokon di daerah.

Ia menambahkan, kerjasama dua lembaga pemerintah itu tak hanya pada pengawasan alokon tetapi lebih luas lagi dengan program percepatan penurunan stunting bersinergi dalam program KIE melalui peran tenaga lini lapangan program bangga kencana yaitu Petugas KB (PKB) dan tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta kader KB desa.


Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu, Kodon Tarigan, S.Si., Apt., menyebutkan untuk mendapatkan kualitas alokon yang standart pihaknya bersama Kemendukbangga/BKKBN akan uji sampling alokon pada awal September-2026." Uji sampling terhadap persediaan alokon di instalasi Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu pada 01 September 2026 dan dicek tingkat regional Sumatera di Aceh pada Oktober tahun yang sama," ujar Tarigan.

Selain itu kata Tarigan, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fasilitas penyimpanan obat serta pengetahuan Cara Distribusi Obat yang Benar (CDOB) bagi pengelola instalasi. Jika distribusi dan penyimpanan yang tidak standart maka akan sia-sia manfaat obat. Untuk pendistribusian yang baik maka perlu adanya sertifikasi CDOB bagi tenaga instalasi,"sebut Tarigan.(irs)

Penulis : Idris Chalik
Editor : Tim Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu
Rilis : Rabu,(3/6/2026)

Selasa, 02 Juni 2026

Lansia Bukan Beban, Tetapi Aset Bangsa yang Menjadi Soko Guru Pembangunan

                 Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dr. H. Zamhir Setiawan.,M.Epid

Bengkulu,– Keberadaan kelompok lanjut usia (lansia) tidak seharusnya dipandang sebagai beban pembangunan. Sebaliknya, lansia merupakan aset bangsa yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta nilai-nilai kehidupan yang dapat diwariskan kepada generasi muda sebagai fondasi pembangunan keluarga dan masyarakat.

Secara nasional populasi lansia di tanah air terus mengalami peningkatan, saat ini telah mencapai angka sekitar 10 persen atau sekitar 34 juta jiwa. Hal itu menunjukkan kian meningkatnya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan masyarakat, dapat diperkirakan jumlah lansia makin tumbuh dan di Bengkulu jumlah lansia mencapai 204 ribu jiwa, kata Kepala Perwakilan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan., M.Epid. saat membuka peringatan Hari Lansia Nasional ke-30 Tahun 2026 di Kota Bengkulu, Selasa,(2/6/2026). 

"Populasi lansia yang kian meningkat itu didukung atas keberhasilan pemerintah dalam membangun program kesehatan di masyarakat. Sehingga angka usia harapan hidup (UHH) di tanah air terus meningkat. Peningkatan angka harapan hidup (UHH) rata-rata mencapai 71 hingga 74 tahun secara nasional menjadi indikator keberhasilan kualitas kesehatan," ujar Zamhir.


"Angka harapan hidup yang makin meningkat karena keberhasilan pemerintah dalam membangun bidang kesehatan dan gizi yang makin baik, dengan usia harapan hudup mencapai 71 tahun".

Disebutkan Zamhir bahwa sebanyak 21 dari 38 provinsi di Indonesia telah memasuki fase struktur penduduk tua (aging population) dengan persentase populasi lanjut usia (berusia 60 tahun ke atas) yang melampaui angka 10 persen, yang diantaranya terdapat Provinsi Bengkulu.

Dalam upaya meningkatkan ketahanan lansia, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) mengembangkan program Lansia Berdaya (SIDAYA) untuk memberdayakan kelompok orang tua agar mandiri tidak ketergantungan dengan orang lain/lingkungan. SIDAYA adalah program unggulan dari Kemendukbangga/BKKBN. Program ini berfokus pada pemberdayaan kelompok lanjut usia (lansia) agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif.(irs)

Penulis    : Idris Chalik

Editor    : Tim kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu
Rilis      : Selasa,(2/6/2026)

Hari Pancasila : Generasi Muda, Jadikan Pancasila Sebagai Ideologi Yang Hidup

Bengkulu,-Peringatan Hari Pancasila selain bertujuan untuk mengenang sejarah perumusan dasar negara, menghormati jasa para pendiri bangsa. Peringatan Hari Pancasila itu jauh lebih menekankan pada pengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah secara serentak memperingati hari besar itu setiap tanggal 1 Juni.

Pada Senin,01 Juni 2026 tahun ini Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu menggelar upacara peringatan hari Pancasila. Pringatan hari bersejara itu diikuti sejumlah karyawan/ti aparatur sipil negara (ASN) di lingkup BKKBN Bengkulu.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Perwakilan Badan kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Weldi Suisno, S.Pd., M.E selaku inspektur upacara yang berlangsung di halaman kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu menyampaikan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia  Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

                                   Plt. Sekretaris Perwakilab BKKBN Bengkulu S.Pd., M.E

Dalam amanatnya menyebutkan, Indonesia raya bukanlah mimpi kosong. Namun, kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Memperhatiakan kondisi tersebut ia mengajak segenap komponen bangsa untuk menjadikan pancasila sebagai ideologi yang hidup,"ujarnya saat mengawali sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia di Bengkulu,Senin,(01/6/2026).

"Saya mengajak seluruh elemen  bangsa,  terutama  generasi  muda  sebagai  penjaga  masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology). Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.  

Peringatan hari lahir Pancasila Tahun 2026 adalah “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, sebuah pernyataan tegas bahwa nilai nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah “bintang penuntun” yang telah membuktikan ketangguhannya. 

Ia menyebutkan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah “jangkar moral” kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.

Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di republik yang kita cintai".(irs)

Penulis : Idris Chalik
Editor : Kehumasan Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu
Rilis : Selasa,(2/6/2026).