Rabu, 04 Maret 2026

Sekolah Siaga Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Menyiapkan Generasi, Menata Arah Indonesia Emas


Bengkulu,- Awal Maret-2026, Selasa, 3-Maret-2026 Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Zamhari, S.H., M.H hadir di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu dalam rangka audiensi. Membahas Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) topik pembahasan dua tokoh itu. 

Mengawali bincangnya Kepala BKKBN Bengkulu Zamhari menyampaikan bahwa SSK sebuah program strategis yang diinisiasi oleh BKKBN untuk menanamkan literasi kependudukan sejak bangku sekolah.

" SSK dan PJPK, dua instrumen strategis yang dikelola oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk merencanakan masa depan penduduk Indonesia. SSK fokus pada edukasi generasi muda, sementara PJPK fokus pada perencanaan kebijakan makro," sebut Zamhari.

Program ini, di mana sekolah mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (Bangga Kencana) ke dalam mata pelajaran atau muatan lokal. Melalui program SSK, para pelajar diajak memahami dinamika penduduk, bonus demografi, hingga pentingnya merencanakan kehidupan berkeluarga.

PJPK adalah dokumen panduan operasional dari Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025-2045 yang disusun setiap 5 tahun sekali (seperti PJPK. Ada keterkaitannya PJPK  dalam pendidikan, dari 30 indikator terdapat tujuh indikator yang berhubungan langsung dengan pendidikan kependudukan.

" Indikator yang berhubungan langsung dengan pendidikan kependudukan, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang menggambarkan tingkat pendidikan formal masyarakat. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang mengukur akses dan partisipasi dalam pendidikan tinggi.

Indikator lainnya, persentase penduduk bersertifikat keahlian , indikator ini berkaitan dengan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas SDM. Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja, ini berkaitan dengan pendidikan keluarga dan pembentukan karakter remaja. Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) mencakup dimensi pendidikan dalam ketahanan dan kualitas keluarga. 

Dan indikator indeks perlindungan anak, yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pendidikan. Serta adanya indikator cakupan kepemilikan akta kelahiran balita, indikator ini berhubungan administrasi kependudukan yang mendukung akses pendidikan formal".


Terhadap pertemuan itu dia berharap penuh agar dinaspendidikan dapat mengkampanyekan sekolah siaga kependudukan secara masif dan mengaktivasikannya di setiap daerah. Dan mengevaluasi secara berjenjang terhadap penyelenggaraan SSK di tiap daerah.

Berdasarkan data yang ada, jumlah SSK di Provinsi Bengkulu (2026) terdapat sebanyak 1.166 sekolah. Ditingkat SD/MI sebanyak 652 sekolah atau sebesar 46 persen dari 1.419 sekolah. TIngkat SMP/MTs sebanyak 257 sekolah atau sebesar 55 persen dan untuk SMA/SMK/MA terdapat 257 sekolah".

Menurut dia, program yang dikembangkan pemerintah melalui Kemendukbangga/BKKBN itu terdapat banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat. " Ada berbagai tujuan penting program SSK, pertama,dapat  membentuk generasi muda yang sadar kependudukan, peduli perencanaan masa depan (menghindari pernikahan dini), dan paham kesehatan reproduksi. Adanya "Pojok Kependudukan" (Population Corner) sebagai pusat sumber belajar. 

Serta bertujuan meningkatkan pengetahuan siswa tentang dampak kependudukan, membentuk karakter Generasi Berencana, serta membekali siswa dalam menyajikan data kependudukan secara sederhana. Dan, dalam penerapan SSK di sekolah tidak menambah jam pelajaran, melainkan menyelipkan isu kependudukan ke dalam mata pelajaran seperti IPS, IPA, PPKn, dan Agama," ujar Zamhari.

Selain SSK, kedua tokoh juga menyoroti pentingnya peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK) sebagai panduan kebijakan jangka panjang. Peta jalan ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang strategi pengendalian kuantitas penduduk sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia.


Melalui pendekatan pembangunan keluarga dan penguatan generasi muda, kebijakan kependudukan diharapkan mampu menjawab momentum bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia. Jika dikelola dengan baik, periode ini dapat menjadi kekuatan besar untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial," kata Zamhari,(Selasa,3/3/2026).

Kepala Dinas Dikbud, Zulhendri, S.Sos., M.Pd menyambut  pertemuan yang mengangkat dua topik penting tentang pembangunan kependudukan itu. Untuk menguatkan keterpaduan program Bangga Kencana dengan program di lembaga yang dipimpinya itu ia hadirkan sejumlah pejabat teknis.

Zulhendri menyambut pembahasan dua topik kependudukan, yang dianggapnya amat penting untuk ditindaklanjuti secara kolaboratif. Menurut dia, pendidikan kependudukan tidak bisa lagi dipandang sebagai isu tambahan dalam sistem pendidikan. Justru di sanalah fondasi masa depan bangsa dibangun. Ketika siswa memahami hubungan antara pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keluarga, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang lebih siap menghadapi perubahan zaman.

"Kami pemerintah provinsi (Dikbud) segera menindaklanjuti program sekolah siaga kependudukan di Bengkulu dengan segera bersurat kepada seluruh institusi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) serta sejumlah kepala sekolah di Provinsi Bengkulu," ujar Zulhendri.


Menurut dia, sekolah siaga kependudukan dan peta jalan pembangunan kependudukan yang merupakan strategi dalam penyiapkan generasi, menata arah Indonesia Emas 2045. " SSK dan PJPK salah satu stratehgi pemerintah dalam mesonsong peluang Indonesai Emas 2045 mendatang," kata Zul.

Melalui SSK siswa dapat menjadikannya sebagai ruang belajar yang menghubungkan teori dengan realitas sosial. Di dalamnya, siswa mengenal konsep piramida penduduk, tantangan urbanisasi, hingga isu pernikahan usia dini dan stunting. Pengetahuan itu membentuk kesadaran bahwa setiap keputusan hidup memiliki dampak bagi kualitas keluarga dan pembangunan negara.

Pertemuan itu menegaskan bahwa pembangunan kependudukan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Dunia pendidikan, akademisi, masyarakat, hingga media memiliki peran dalam menyebarkan kesadaran tentang pentingnya perencanaan kehidupan.(irs)

Penulis : Idris Chalik
Editor : Mardhotillah Layli, S.Sos., M. Sos
Rilis : Selasa,(3/3/2026)


Baca Lainnya