Menjamin Ranah Pasokan, Memperkuat Barisan KBPP: Langkah Nyata Kemendukbangga/BKKBN Bengkulu Menyongsong Puncak Hari Kontrasepsi Sedunia

KAUR — Suasana dinamis dan penuh semangat terpancar di Aula Pertemuan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kaur pada Rabu, 7 Oktober 2026. Di ruangan tersebut, para pengelola alat dan obat kontrasepsi (Alokon), jajaran Dinas Kesehatan, hingga pengelola fasilitas pelayanan kesehatan dan puskesmas se-Kabupaten Kaur berkumpul untuk menyatukan langkah.

Mereka hadir dalam agenda strategis bertajuk Penggerakan Sistem Tata Kelola Alokon dalam rangka Fasilitasi dan Pembinaan untuk Meningkatkan Kesertaan KB Pascapersalinan (KBPP). Kegiatan ini digagas oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Kabupaten Kaur.

Hadir memimpin kegiatan ini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., dengan didampingi Sekretaris Perwakilan Weldi Suisno, S.Pd., M.E., serta jajaran Tim Kerja 2 (Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi) Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu yang diwakili Penata KKB Ahli Pertama, Rahmat Rismun, S.Sos.

Kehadiran jajaran pimpinan BKKBN Provinsi ini disambut hangat oleh Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Kaur, Evana Toursyadia, S.IP., beserta seluruh jajaran pengelola program Banggakencana dan pengelola Alokon puskesmas serta fasyankes di Kabupaten Kaur.

Menjawab Tantangan Tata Kelola Alokon di Bumi Sease Seijean

Prinsip utama yang digaungkan dalam forum pembinaan ini adalah motto keberlanjutan layanan: "Kontrasepsi tersedia, pelayanan KB tidak tertunda". Dalam skema pelayanan kesehatan reproduksi, ketersediaan alokon di fasyankes merupakan fondasi utama untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, khususnya pascamelahirkan (KB Pascapersalinan/KBPP).

Secara regional, capaian KBPP di Kabupaten Kaur menunjukkan tren perkembangan yang terus dipacu. Namun, untuk mencapai performa yang optimal, terdapat empat aspek utama (Demand, Decision, Service, dan Follow Up) yang terus diperkuat di tingkat puskesmas dan fasyankes:

• Demand: Meningkatkan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Kaur agar kebutuhan ber-KB pascapersalinan semakin terdorong.

• Decision: Membantu PUS dalam mengambil keputusan yang tepat terkait pilihan metode kontrasepsi jangka panjang maupun non-MKJP segera setelah persalinan.

• Service: Optimalisasi kapasitas dan kesiapan tenaga kesehatan (bidan dan dokter) di puskesmas serta Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) dalam memberikan konseling dan pelayanan berstandar.

• Follow Up: Memastikan pendampingan intensif bagi ibu nifas agar tidak ada calon akseptor yang terlewat.

Melalui implementasi Peraturan BKKBN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perluasan Akses Pelayanan KB, Kemendukbangga/BKKBN bersama Dinas PPKBP3A Kabupaten Kaur terus mendorong akselerasi pendaftaran fasyankes dan TPMB ke dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) serta kedisiplinan pelaporan stock opname logistik alokon melalui SIRIKA. Langkah ini krusial agar distribusi alokon dari gudang provinsi hingga puskesmas di Kaur terjamin ketepatan jumlah dan jenisnya.

Momentum Puncak Hari Kontrasepsi Sedunia (World Contraception Day 2026)

Kegiatan fasilitasi dan pembinaan yang berlangsung pada 7 Oktober 2026 ini bertepatan dengan hari puncak rangkaian peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia (World Contraception Day / WCD) tahun 2026, yang telah bergulir secara nasional sejak 7 September hingga 7 Oktober 2026.

Selama satu bulan pelaksanaan momentum WCD 2026, Kabupaten Kaur mencatatkan kontribusi nyata bagi capaian Provinsi Bengkulu. Tercatat ratusan akseptor baru berhasil dilayani melalui jaringan puskesmas, fasyankes pemerintah, maupun TPMB yang ada di wilayah Kaur, baik untuk metode kontrasepsi jangka panjang (IUD dan Implan) maupun metode KB Pascapersalinan (KBPP).

Melalui pembinaan langsung ini, diharapkan seluruh pengelola Alokon di Kabupaten Kaur memiliki pemahaman yang makin mantap mengenai manajemen rantai pasok alokon yang transparan, akuntabel, dan ramah pengguna.

"Penguatan tata kelola Alokon bukan sekadar urusan logistik dan administrasi, melainkan upaya nyata kita memastikan bahwa setiap ibu di Kabupaten Kaur mendapatkan hak layanan kesehatan reproduksi yang aman, tepat waktu, dan berkualitas demi melahirkan generasi yang sehat dan bebas stunting," tegas dr. Zamhir Setiawan dalam arahannya.

Tuntasnya rangkaian kegiatan WCD 2026 pada 7 Oktober 2026 di Kabupaten Kaur ini diharapkan menjadi titik pijak untuk memperkuat sinergi antara Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Dinas PPKBP3A Kaur, Dinas Kesehatan, serta seluruh tenaga kesehatan di lapangan dalam mewujudkan tata kelola Alokon yang handal dan capaian KBPP yang berkelanjutan di Kabupaten Kaur.

Penulis: Tim Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

Rilis : Jumat,(9/10/2026)