BKKBN Sosialisasikan GDPK di Bengkulu Tengah: Dorong Integrasi Kependudukan Dalam RPJMD

 

Kepala BKKBN Bengkulu Zamhari (kiri) saat sosialisasi GDPK di sambut Sekdakab Hendri Donal (tengah bersama Ketua TP PKK

Bengkulu,-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mensosialisasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan daerah dalam mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam dokumen RPJMD.

Sosialisasi GDPK salah satu upaya strategis untuk mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini penting agar kebijakan dan program kependudukan nasional dapat diimplementasikan secara efektif dan kontekstual serta terukur di tingkat daerah.

Demikian itu disebutkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Zamhari, S.H, M.H saat sosialisasi di ruang rapat Bupati Bengkulu Tengah, Rabu, 7/5.

Pada sosialisasi tersebut hadir menyambut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Hendri Donal, S.H., M.H, Ketua TP PKK Bengkulu Tengah Dr. S. Darmarini, SKm., M.PH serta sejumlah pejabat teknis di lingkup  Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Zamhari menjelaskan bahwa GDPK memuat lima pilar utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, mobilitas penduduk, pembangunan data dan informasi kependudukan.

“Kelima pilar ini patut untuk diselaraskan dengan kondisi lokal di daerah ini, termasuk dalam mengatasi isu-isu seperti laju pertumbuhan penduduk, pernikahan usia anak, angka stunting, dan distribusi layanan dasar di wilayah pedesaan." ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari.

Sekdakab Bengkulu Tengah Hendri Donal mengatakan bahwa pemerintah daerah setempat segera membentuk tim penyusunan GDPK dan RPJMD sebagai upaya menyikapi persoalan kependudukan. Ia berharap dapat terbentuk tim penyusun GDPK daerah yang akan menyusun dokumen GDPK kabupaten secara lengkap. Agar tersedianya data dan analisis kependudukan yang valid untuk perencanaan pembangunan. Untuk meningkatnya sinergi antar-OPD dalam program-program berbasis kependudukan, seperti penurunan stunting dan penguatan ketahanan keluarga, tutup Hendri. (irs)

Penulis : Idris Chalik
Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A
Rilis : Rabu, 7 Mei 2025