Kemendukbangga/BKKBN : Pemutakhiran Data Keluarga 2025, Jadikan Data Sosial Ekonomi Nasional

Bengkulu,-Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) segera memutakhirkan data keluarga tahun 2025 secara serentak di seluruh tanah air guna menjadi salah satu dari tiga sumber data tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Pemutakhiran data keluarga mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Data Sosial dan Ekonomi Nasional.  Inpres tersebut menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi nasional dengan memastikan akurasi, interoperabilitas dan pemutakhiran data, serta sinergi antar kementerian/lembaga. Kick Off Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun ini dipimpin langsung Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr. Wihaji secara hybrid di Jakarta dengan sekitar 300 peserta hadir luring, Senin, 21 Juli 2025. Wakil Gubenur Bengkulu, Ir. Mian hadir pada Kick Off secara virtual di ruang kerjanya Senin, 21 Juli 2025. Ikut mendampingi, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Willy Purnama Hidayati S.H.,M.H bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari, S.H., M.H. 

Wagub Mian menyampaikan, hasil pemutakhiran pendataan keluarga diharapkan menyajikan data “by name by address” yang dapat menjadi rujukan tunggal dalam pembangunan SDM, sesuai arahan Wagub Mian untuk menyatukan data kependudukan sebagai dasar intervensi pembangunan di daerah. Hasil PPK 25 agar menjadi sumber data tunggal pembangunan SDM. Data Tunggal Kunci Percepatan Pembangunan SDM di Bengkulu. "Data tunggal menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan, tak hanya kualitas SDM di Bengkulu. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, program-program pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Wagub Mian menyampaikan, hasil pemutakhiran pendataan keluarga diharapkan menyajikan data “by name by address” yang dapat menjadi rujukan tunggal dalam pembangunan SDM, sesuai arahan Wagub Mian untuk menyatukan data kependudukan sebagai dasar intervensi pembangunan di daerah. Hasil PPK 25 agar menjadi sumber data tunggal pembangunan SDM. Data Tunggal Kunci Percepatan Pembangunan SDM di Bengkulu. "Data tunggal menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan, tak hanya kualitas SDM di Bengkulu. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, program-program pemerintah dapat lebih tepat sasaran.

" Bengkulu siap untuk memanfaatkan data keluarga berisiko stunting, yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan di Provinsi Bengkulu sejalan dengan visi dan misi pemerintah provinsi Bengkulu yaitu program "Bantu Rakyat. Langkah demikian itu telah diterapkan di Kabupaten Bengkulu Utara, ketika saya menjabat Bupati Bengkulu Utara,"  ungkap Mian saat dialog mewakili Kepala Daerah wilayah Indonesia Barat bersama Menteri Kependudukan," ungkap Mian.

Ketua Tim Kerja VI Bidang Pelaporan dan Statistik, Pengelolaan TIK Kemendukbangga/BKKBN Bengkulu Agus Veriansyah Dalimunthe, S.Kom., M.Stat menyebutkan, “Pemutakhiran PK 25 di Provinsi Bengkulu dilaksanakan secara sampling di 10 kabupaten/kota, 93 Kecamatan, 558 desa/kelurahan dengan target pemutakhiran  sebanyak 121.439 KK sampel. Untuk menyukseskan PPK 25, di Provinsi Bengkulu telah menyiapkan SDM sebagai tenaga pendata. Sebanyak 93 Manajer Pengelola Kecamatan yang bertugas mengkoordinasikan, mengelola administrasi, merencanakan dan pengorganisasian lapangan. Satu kecamatan lokus PPK 25 memiliki seorang Manajer Pengelola Kecamatan. Terdapat 93 Manajer Data, 558 Supervisor  dan 998 Kader Pendata yang bertugas untuk melakukan pengumpulan data di 558 desa/kelurahan lokus PPK 25 yang dilakukan oleh kader yakni observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung berupa kunjungan dari rumah kerumah”, demikian Agus.(irs)

Penulis : Idris Chalik
Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A
Rilis : Senin, 21 Juli 2025