Menjamin Ranah Pasokan, Memperkuat Barisan KBPP: Langkah Nyata Kemendukbangga/BKKBN Bengkulu Menyongsong Puncak Hari Kontrasepsi Sedunia

KAUR — Suasana dinamis dan penuh semangat terpancar di Aula Pertemuan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kaur pada Rabu, 7 Oktober 2026. Di ruangan tersebut, para pengelola alat dan obat kontrasepsi (Alokon), jajaran Dinas Kesehatan, hingga pengelola fasilitas pelayanan kesehatan dan puskesmas se-Kabupaten Kaur berkumpul untuk menyatukan langkah.

Mereka hadir dalam agenda strategis bertajuk Penggerakan Sistem Tata Kelola Alokon dalam rangka Fasilitasi dan Pembinaan untuk Meningkatkan Kesertaan KB Pascapersalinan (KBPP). Kegiatan ini digagas oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Kabupaten Kaur.

Hadir memimpin kegiatan ini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., dengan didampingi Sekretaris Perwakilan Weldi Suisno, S.Pd., M.E., serta jajaran Tim Kerja 2 (Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi) Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu yang diwakili Penata KKB Ahli Pertama, Rahmat Rismun, S.Sos.

Kehadiran jajaran pimpinan BKKBN Provinsi ini disambut hangat oleh Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Kaur, Evana Toursyadia, S.IP., beserta seluruh jajaran pengelola program Banggakencana dan pengelola Alokon puskesmas serta fasyankes di Kabupaten Kaur.

Menjawab Tantangan Tata Kelola Alokon di Bumi Sease Seijean

Prinsip utama yang digaungkan dalam forum pembinaan ini adalah motto keberlanjutan layanan: "Kontrasepsi tersedia, pelayanan KB tidak tertunda". Dalam skema pelayanan kesehatan reproduksi, ketersediaan alokon di fasyankes merupakan fondasi utama untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, khususnya pascamelahirkan (KB Pascapersalinan/KBPP).

Secara regional, capaian KBPP di Kabupaten Kaur menunjukkan tren perkembangan yang terus dipacu. Namun, untuk mencapai performa yang optimal, terdapat empat aspek utama (Demand, Decision, Service, dan Follow Up) yang terus diperkuat di tingkat puskesmas dan fasyankes:

• Demand: Meningkatkan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Kaur agar kebutuhan ber-KB pascapersalinan semakin terdorong.

• Decision: Membantu PUS dalam mengambil keputusan yang tepat terkait pilihan metode kontrasepsi jangka panjang maupun non-MKJP segera setelah persalinan.

• Service: Optimalisasi kapasitas dan kesiapan tenaga kesehatan (bidan dan dokter) di puskesmas serta Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) dalam memberikan konseling dan pelayanan berstandar.

• Follow Up: Memastikan pendampingan intensif bagi ibu nifas agar tidak ada calon akseptor yang terlewat.

Melalui implementasi Peraturan BKKBN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perluasan Akses Pelayanan KB, Kemendukbangga/BKKBN bersama Dinas PPKBP3A Kabupaten Kaur terus mendorong akselerasi pendaftaran fasyankes dan TPMB ke dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) serta kedisiplinan pelaporan stock opname logistik alokon melalui SIRIKA. Langkah ini krusial agar distribusi alokon dari gudang provinsi hingga puskesmas di Kaur terjamin ketepatan jumlah dan jenisnya.

Momentum Puncak Hari Kontrasepsi Sedunia (World Contraception Day 2026)

Kegiatan fasilitasi dan pembinaan yang berlangsung pada 7 Oktober 2026 ini bertepatan dengan hari puncak rangkaian peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia (World Contraception Day / WCD) tahun 2026, yang telah bergulir secara nasional sejak 7 September hingga 7 Oktober 2026.

Selama satu bulan pelaksanaan momentum WCD 2026, Kabupaten Kaur mencatatkan kontribusi nyata bagi capaian Provinsi Bengkulu. Tercatat ratusan akseptor baru berhasil dilayani melalui jaringan puskesmas, fasyankes pemerintah, maupun TPMB yang ada di wilayah Kaur, baik untuk metode kontrasepsi jangka panjang (IUD dan Implan) maupun metode KB Pascapersalinan (KBPP).

Melalui pembinaan langsung ini, diharapkan seluruh pengelola Alokon di Kabupaten Kaur memiliki pemahaman yang makin mantap mengenai manajemen rantai pasok alokon yang transparan, akuntabel, dan ramah pengguna.

"Penguatan tata kelola Alokon bukan sekadar urusan logistik dan administrasi, melainkan upaya nyata kita memastikan bahwa setiap ibu di Kabupaten Kaur mendapatkan hak layanan kesehatan reproduksi yang aman, tepat waktu, dan berkualitas demi melahirkan generasi yang sehat dan bebas stunting," tegas dr. Zamhir Setiawan dalam arahannya.

Tuntasnya rangkaian kegiatan WCD 2026 pada 7 Oktober 2026 di Kabupaten Kaur ini diharapkan menjadi titik pijak untuk memperkuat sinergi antara Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Dinas PPKBP3A Kaur, Dinas Kesehatan, serta seluruh tenaga kesehatan di lapangan dalam mewujudkan tata kelola Alokon yang handal dan capaian KBPP yang berkelanjutan di Kabupaten Kaur.

Penulis: Tim Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

Rilis : Jumat,(9/10/2026)

Memperkuat Langkah Penyuluh KB di Bumi Sekundang Setungguan

Pasar Manna, Bengkulu Selatan — Suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan menyelimuti Balai Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada Selasa (6/10/2026). Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan pembinaan kepegawaian bersama seluruh Penyuluh KB yang tergabung dalam Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Kabupaten Bengkulu Selatan.   

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., yang didampingi Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Weldi Suisno, S.Pd., M.E. Turut hadir jajaran Ketua Tim Kerja Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Bengkulu lainnya, yaitu Ketua Tim Kerja 1 (Pengendalian Penduduk), Agus Veriansyah Dhalimunthe, S.Kom., M.Stat.; Penata KKB Ahli Pertama, Rahmat Rismun, S.Sos. (mewakili Ketua Tim Kerja 2 KB dan Kesehatan Reproduksi Edi Sofyan, S.E., M.M.); serta Ketua Tim Kerja 3 (Pembangunan Keluarga), Mardhotillah Layli Rahmasita, S.Sos., M.Sos.. Dari lini daerah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bengkulu Selatan, Ferry Kusnadi, S.E., hadir memberi dukungan penuh bersama jajarannya.   

Pertemuan tersebut menjadi ajang konsolidasi dan evaluasi mendalam atas capaian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Capaian Gemilang Banggakencana di Bengkulu Selatan

Dalam pemaparan materi evaluasi, Kabupaten Bengkulu Selatan menorehkan serangkaian prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Bengkulu:

• Momentum Hari Kontrasepsi Sedunia (WCD): Bengkulu Selatan mencatatkan progres signifikan. Capaian Peserta Baru (PB) secara keseluruhan telah menembus angka 943 akseptor (110,55% dari target). Selain itu, pelayanan KB Pascapersalinan (KBPP) mencapai 324 akseptor (133,33% dari target), sementara PB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terealisasi sebanyak 297 akseptor (98,67% dari target).   

• Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI): Bengkulu Selatan bertengger di posisi tertinggi se-Provinsi Bengkulu dengan persentase capaian edukasi sebesar 97,71% (memapar 6.053 ayah dari target 6.195). Partisipasi ini didominasi oleh layanan Desa Kelurahan Ayah Teladan (Dekat) sebanyak 4.390 peserta dan Peserta Sebaya sebanyak 1.572 peserta.   

• Kampung Keluarga Berkualitas: Dari total 158 Kampung KB di Bengkulu Selatan, sebanyak 79,12% (125 desa/kelurahan) telah berhasil mencapai tingkat klasifikasi Mandiri dan Berkelanjutan (50,63% Mandiri dan 28,48% Berkelanjutan). Selain itu, 74 Kampung KB (46,84%) telah terintegrasi dengan lebih dari 7 sektor pembangunan lintas bidang.   

• Inisiasi & Program TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak): Kabupaten Bengkulu Selatan sukses memenuhi target inisiasi TAMASYA sebesar 100% (2 lokasi) dengan total 7 TAMASYA terdata di portal nasional. Untuk cakupan program Tamasya di Kerabat, Bengkulu Selatan memimpin di tingkat provinsi dengan melampaui target hingga 500,59% (terjangkau 846 keluarga dari target 169).   

• Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING): Melalui kolaborasi bersama 94 mitra pentahelix (termasuk perorangan dan komunitas/LSM), Program GENTING di Bengkulu Selatan telah menyalurkan bantuan nutrisi dan edukasi stunting kepada 643 Keluarga Risiko Stunting (KRS).   

• Pemeriksaan Kesehatan Lansia & PJP: Bengkulu Selatan juga menempati urutan tertinggi di Provinsi Bengkulu pada capaian pemeriksaan kesehatan lansia dengan persentase 77,63% (850 lansia terperiksa dari target 1.095). Sementara itu, pelatihan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi kader Bina Keluarga Lansia (BKL) telah menjangkau 94 kader. Pembentukan Sekolah Lansia di Portal Sidaya ditargetkan menjadi akselerasi berikutnya.   

Penguatan Kepegawaian & Tata Kelola Pembinaan

Selain mengevaluasi indikator Bangga Kencana, sesi pembinaan kepegawaian menekankan pentingnya profesionalisme dan penguatan manajemen ASN di lingkungan Penyuluh KB. Diskusi interaktif membahas tata kelola kinerja harian, kepastian prosedur mekanisme kenaikan pangkat, aturan hak cuti, hingga penegakan sanksi disiplin dan pemberian penghargaan (reward) bagi tenaga lapangan yang berprestasi.

Melalui pembinaan ini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., berharap jajaran Penyuluh KB di Kabupaten Bengkulu Selatan semakin solid, berintegritas, dan terpacu untuk meningkatkan kualitas pengasuhan serta pelayanan keluarga di lini lapangan. Koordinasi erat antara BKKBN dan DP2KBP3A Bengkulu Selatan menjadi kunci utama mewujudkan keluarga yang berkualitas dan bebas stunting di Bumi Sekundang Setungguan.(humas)

Penulis: Tim Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

Rilis : Jumat,(9/10/2026)

Dari Pagar Dewa untuk Keluarga Sejahtera: Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Kampung Keluarga Berkualitas

 

PAGAR DEWA — Suasana balai Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tampak berbeda pada Selasa (6/10/2026). Puluhan pengelola dan kader Kampung Keluarga Berkualitas berkumpul untuk mengikuti agenda pembinaan kapasitas kelembagaan yang diselenggarakan oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., dengan didampingi Ketua Tim Kerja 1 (Pengendalian Penduduk), Agus Veriansyah Dhalimunthe, S.Kom., M.Stat., Turut hadir mendampingi di lokasi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bengkulu Selatan, Ferry Kusnadi, S.E., beserta Kepala Desa Pagar Dewa.

Menguatkan Akar di Tingkat Desa

Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas di Pagar Dewa difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan lokal serta peningkatan keterampilan para kader lapangan. Langkah ini menjadi krusial agar pengelolaan program di tingkat akar rumput tidak sekadar menjadi agenda administratif, melainkan memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat setempat.

Melalui sinergi program lintas sektor, Kampung KB diarahkan menjadi pusat integrasi layanan keluarga—mulai dari pelayanan keluarga berencana, pola pengasuhan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

"Kampung Keluarga Berkualitas adalah wadah integrasi program yang mengedepankan kerja sama lintas sektor. Penguatan kapasitas kader di tingkat desa seperti Pagar Dewa ini merupakan kunci utama agar intervensi program berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat." — dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.

Sinergi Lintas Sektor untuk Hasil Optimal

Dukungan penuh dari pemerintah daerah juga ditegaskan dalam pertemuan tersebut. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan, Ferry Kusnadi, S.E., menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan aparat desa untuk memastikan keberlanjutan program Kampung Keluarga Berkualitas di Bengkulu Selatan.

Para peserta pembinaan yang terdiri dari pengelola dan kader Kampung Keluarga Berkualitas Desa Pagar Dewa mendapatkan pembekalan teknis mengenai tata kelola kelembagaan, mekanisme koordinasi intervensi stunting, serta pemutakhiran data basis keluarga.

Fokus Utama Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas Pagar Dewa

• Penguatan Kelembagaan: Mengoptimalkan struktur organisasi dan pembagian peran kader Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat desa.

• Peningkatan Keterampilan Kader: Pembekalan teknis pencatatan, pelaporan, dan edukasi kesehatan reproduksi serta pola asuh keluarga.

• Integrasi Lintas Sektor: Menyinkronkan program DP2KBP3A, Kemendukbangga/BKKBN, dan pemerintah desa untuk percepatan penurunan stunting dan kesejahteraan keluarga.

Dengan dilaksanakannya pembinaan ini, Kampung Keluarga Berkualitas Pagar Dewa diharapkan mampu menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi desa-desa lain di Kecamatan Kota Manna dalam membangun keluarga yang mandiri, sehat, dan berkualitas.(humas)

Penulis: Tim Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

Rilis : Jumat,(9/10/2026)

Senyum Ceria di Paud Kemang: Asa Baru Pengasuhan Balita di Bengkulu Selatan

 

PASAR MANNA – Suara gelak tawa anak-anak membumbung rendah di PAUD Kemang, Desa Batu Lambang, Selasa (6/10/2026). Di tengah suasana yang hangat dan penuh keakraban, langkah kaki para pejabat Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu melangkah mantap meninjau sudut demi sudut fasilitas setempat. Peninjauan ini menjadi tonggak awal pengembangan Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) sebuah ikhtiar nyata menghadirkan ruang pengasuhan aman, nyaman, dan terstandarisasi bagi buah hati.

Hadir langsung dalam peninjauan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., didampingi Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Weldi Suisno, S.Pd., M.E., serta Ketua Tim Kerja 3 (Pembangunan Keluarga), Mardhotillah Layli Rahmasita, S.Sos., M.Sos. Kunjungan kerja ini juga disambut hangat oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bengkulu Selatan, Ferry Kusnadi, S.E., beserta jajaran, Kepala Desa Batu Lambang, Epan Yusrin, dan para pengelola PAUD Kemang.

"Setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimalnya. TAMASYA hadir bukan sekadar tempat penitipan, melainkan wadah pembentukan karakter dan pemenuhan hak anak sejak dini," ujar dr. Zamhir Setiawan di sela-sela peninjauan.

Program TAMASYA dirancang holistik untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern, khususnya bagi para ibu bekerja agar tetap tenang menjalankan profesi tanpa mengabaikan kualitas pengasuhan balita. Untuk mewujudkan hal tersebut, TAMASYA mengusung 4 Pilar Utama:

1. Peningkatan Kompetensi Pengasuh Tersertifikasi: Melalui pelatihan dan pendampingan dalam Kelas Orang Tua Hebat (KERABAT) serta sistem belajar mandiri berbasis Learning Management System (LMS).

2. Pemantauan Tumbuh Kembang Periodik: Pengawasan rutin pertumbuhan fisik (berat dan tinggi badan), evaluasi perkembangan anak, deteksi dini indikasi kekerasan, hingga identifikasi kebutuhan layanan rujukan.

3. Penguatan Keterlibatan Keluarga: Mendorong peran aktif orang tua dan anggota keluarga dalam proses pengasuhan sehari-hari.

4. Sistem Layanan Rujukan Terintegrasi:

• Pra-rujukan: Identifikasi kasus dan pendokumentasian yang teliti.

• Rujukan: Penanganan yang disesuaikan dengan faktor risiko anak.

• Pasca-rujukan: Pemantauan, evaluasi, dan pendampingan intensif pascatindakan.

Langkah kolaboratif antara BKKBN, pemerintah daerah, dan pemerintah desa ini diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kehidupan yang berkualitas. Kehadiran TAMASYA di PAUD Kemang Batu Lambang diproyeksikan menjadi percontohan ruang asuh ideal yang mencetak generasi emas Bengkulu Selatan yang sehat, cerdas, dan berkarakter.(humas)

Penulis: Tim Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

Rilis : Jumat,(9/10/2026)

Menatap Masa Depan Keluarga Bengkulu Selatan melalui Penguatan Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi

Manna, Bengkulu Selatan — Ruang Aula Pertemuan DP3AP2KB Kabupaten Bengkulu Selatan tampak begitu hidup pada Selasa pagi (6/10/2026). Di ruangan inilah berlangsung kegiatan Penggerakan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dalam rangka fasilitasi serta pembinaan untuk meningkatkan kesertaan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP).   

Hadir dalam forum strategis ini Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., didampingi oleh Sekretaris Perwakilan, Weldi Suisno, S.Pd., M.E. Turut mendampingi, Penata KKB Ahli Pertama Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Rahmat Rismun, S.Sos., yang hadir mewakili Ketua Tim Kerja 2 (KBKR), Edi Sofyan, S.E., M.M.   

Langkah ini disambut hangat oleh Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan, Ferry Kusnadi, S.E., bersama jajaran dinas serta para pengelola alokon dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan se-Kabupaten Bengkulu Selatan. Mereka berkumpul membawa semangat yang sama: memastikan setiap Pasangan Usia Subur (PUS) di Bengkulu Selatan mendapatkan akses pelayanan KB secara tepat, aman, dan tanpa penundaan.   

Rantai Pasok Alokon: Menjamin Ketersediaan di Ujung Tombak

Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan merupakan fondasi utama keberhasilan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana). Di Kabupaten Bengkulu Selatan, tercatat sebanyak 21 fasilitas kesehatan (fasyankes) yang telah teregister dalam sistem SIGA maupun SIRIKA untuk melayani sekitar 25.865 Pasangan Usia Subur.   

Dalam paparannya, penataan sistem logistik dari tingkat atas hingga fasyankes penerima manfaat menjadi sorotan utama. Tata kelola yang presisi—mulai dari Surat Permintaan, alur Distribusi, hingga Pelayanan KB—sangat menentukan agar tidak terjadi kekosongan stok di lapangan.   

Meskipun cakupan pelaporan fasyankes di SIGA selama tiga bulan terakhir (Juli–September 2026) telah mencapai angka sempurna 100%, laporan Stock Opname (SO) melalui SIRIKA pada September 2026 mencatat baru 7 dari 21 fasyankes (33,33%) yang aktif melaporkan stok opname di Aplikasi SIRIKA. Hal ini menjadi ruang evaluasi dan pembinaan bersama agar seluruh Fasyankes yang teregister sebagai provider pelayanan KB dapat menyelaraskan pelaporan secara tepat waktu dan konsisten.   

Menjawab Tantangan KB Pascapersalinan (KBPP)

Fasilitasi ini juga menjadi momen krusial dalam mengakselerasi capaian KB Pascapersalinan (KBPP) di Bengkulu Selatan. Data menunjukkan bahwa dari target 1.860 PUS untuk sasaran KBPP tahun 2026, Kabupaten Bengkulu Selatan hingga September 2026 telah mencatatkan pelayanan sebanyak 66,95% (1.245 PUS).   

Berbagai tantangan di lapangan turut dikupas, mulai dari kurangnya informasi masyarakat (demand), keraguan PUS dalam memilih metode kontrasepsi yang tepat (decision), optimalisasi konseling tenaga kesehatan (service), hingga perlunya pendampingan intensif bagi ibu hamil hingga masa nifas selesai (follow up).   

Melalui perluasan akses sesuai Perban BKKBN No. 1 Tahun 2022, kolaborasi lintas sektor terus diperkuat demi mengatasi kendala geografis di daerah terpencil dan mengikis stigma sosial terkait KB.   

Menyambut Puncak Hari Kontrasepsi Sedunia (WCD) 2026

Kegiatan pembinaan ini menjadi angin segar penutup momentum pelayanan pekan Hari Kontrasepsi Sedunia (WCD) 2026 yang berlangsung sejak 7 September dan berujung pada puncak peringatan 7 Oktober 2026. Dalam periode momentum WCD tersebut, Bengkulu Selatan telah mencatatkan capaian positif, di antaranya melampaui target Pelayanan Baru (PB) sebesar 110,55% (943 dari target 853) dan pencapaian PB KBPP sebesar 133,33% (324 dari target 243).   

Semangat kolaborasi antara Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dan Pemkab Bengkulu Selatan ini menegaskan komitmen bersama demi menghadirkan tata kelola alokon yang transparan, akuntabel, dan tepercaya. Sebagaimana komitmen yang terus digaungkan: "Kontrasepsi tersedia, pelayanan KB tidak tertunda" demi mewujudkan keluarga Bengkulu yang sejahtera dan berkualitas.(humas)

Penulis: Tim Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

Rilis : Jumat,(9/10/2026)

Judi Online Bukan Hiburan, Lindungi Integritas dan Ketahanan Keluarga

Bengkulu,- Judi online bukan bentuk hiburan atau permainan untuk mengisi waktu luang. Aktivitas tersebut dapat menimbulkan dampak serius terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan masa depan masyarakat, terutama generasi muda dan keluarga..

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN melalui Undang-Undang Nomor 52/2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga membentengi keluarga Indonesia dari ancaman judi online. Fokus utamanya menjaga ketahanan dan kesejahteraan keluarga termasuk didalamnya aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya.

Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu hadir mencegah pengaruh ancaman aktivitas judi diawali dari Aparatur Sipil Negara di lingkup BKKBN setempat.

"361 orang ASN di BKKBN Bengkulu harus bebas dari ancaman judi online, karena judi online bukan hiburan tapi ancaman bagi masa depan keluarga dan bangsa," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dr. H.Zamhir Setiawan., M.Epid.

“Ada empat langkah ASN BKKBN bebas pengaruh judi tersebut, dengan terus menjaga integritas, mengutamakan kebutuhan keluarga, rencakan penyiapan masa depan keluarga dan menghindari jeratan hutang," ujar dr. Zamhir.

Dia menambahkan, pelaksanaan progam pembangunan keluarga tidak berhenti pada kalangan ASN BKKBN, tapi juga masyarakat melalui komunikasi dan edukasi untuk terus menjaga keluarga dari pengaruh judol dengan menyasar beberapa kelompok kegiatan, seperti Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), yang di dalamnya terdapat forum GenRe, BKR, serta kelompok kegiatan lainnya sepeti UPPKA akan menjadi sasaran utama edukasi bahaya dan ancaman judi online," kata dr. H. Zamhir.

Menghindari judi online tingkat masyarakat perlu dilakukan melalui edukasi secara berkesinambungan, PIK-R dengan Triad KRR nya, sementara terhadap poktan lainnya dengan menggaungkan delapan fungsi keluarga, seperti fungsi agama, pengawasan dan fungsi sosial. “Mari kita memulai dengan pengawasan terhadap keluarga dan lingkungan untuk tidak menaruhkan masa depan di meja judi online," demikian Kepala BKKBN Bengkulu. (irs)

Penulis: Idris Chalik

Editor : Tim Kehumasan BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu

Rilis : Kamis,(9/10/2026).

Apel Kendaraan Dinas, Pastikan Kesiapan Pelayanan Publik

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu memeriksa kondisi Kendaraan Dinas di halaman Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

Bengkulu,– Memastikan keberadaan, kondisi fisik, serta kelayakan pakai kendaraan dinas roda dua dan roda empat barang milik negara (BMN) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar apel kendaraan dinas dilingkup Kemendukbangga pada sejumlah daerah tingkat provinsi di tanah air.

Menindaklanjuti arahan pusat jumat (9/10) digelar pula pelaksanaan apel kendaraan dinas di  Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dilakukan pendataan dan pemeriksaan sejumlah kendaraan dinas roda dua dan empat. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan kesiapan sarana transportasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik ke masyarakat.

Tercatat sebanyak 17 unit kendaraan dinas Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu, terdiri atas 11 unit kendaraan roda empat dan enam unit kendaraan roda dua. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kondisi kendaraan tetap terawat, layak jalan, dan siap mendukung pelaksanaan tugas kedinasan serta pelayanan publik. Kesiapan seluruh kendaraan tersebut diharapkan dapat menunjang kelancaran mobilitas pegawai dalam menjalankan program pembangunan keluarga dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Apel kendaraan dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh kendaraan dinas berada dalam kondisi baik, layak jalan, dan siap digunakan untuk menunjang mobilitas  pelayanan publik. Selain memeriksa kondisi fisik kendaraan, kita memberlakukan pengecekan kesehatan para pengemudi guna mengurangi risiko-risiko yang tidak diharapkan," ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dr.H. Zamhir Setiawan., M.Epid 

Selain pemeriksaan kondisi kendaraan, apel ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab para pengemudi atau driver dalam menjalankan tugas menjaga kebersihan kendaraan. Pengemudi diharapkan selalu menjaga kondisi fisik, mematuhi peraturan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan selama berkendara.

Kesiapan kendaraan dinas dan kondisi pengemudi yang prima merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program Kemendukbangga/BKKBN, khususnya dalam menjangkau masyarakat dan memberikan pelayanan yang optimal.

Melalui kegiatan ini, seluruh pengguna kendaraan dinas diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap pemeliharaan kendaraan, melakukan pemeriksaan rutin sebelum perjalanan, serta menggunakan fasilitas negara secara tertib dan bertanggung jawab.

Dengan kondisi kendaraan yang terawat dan pengemudi yang siap bertugas, Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas mobilitas kerja, mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga, serta menghadirkan pelayanan publik yang aman, lancar, dan berkualitas bagi masyarakat.(irs)

Penulis : Idris Chalik

Editor : Tim Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

Rilis : Jumat,(9/10/2026)

Focus Group Discussion (FGD) di Kampung KB, Dorong Pembangunan SDM Dari Hulu

Bengkulu,- Guna menggali informasi, mengidentifikasikan permasalahan dan pembangunan kependudukan mulai dari pinggir, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, pekan lalu turun di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Turun langsung Deputi Bidang Keluarga Sejahterah dan Pemberdayaan Keluarga Nopian Andusti,S.E., M.T kemudian Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, Lina Widyastuti, SKM., MAPS yang didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dr. H. Zamhir Setiawan.,M.Epid dan beberapa pejabat dilingkup Kemendukbangga dari Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk), Rabu (30/09/2026).

Deputi KS-PK Kemendukbangga Nopian Andusti menyebutkan FGD sebagai forum diskusi partisipatif untuk menggali informasi, mengidentifikasikan permasalahan yang tertaut dalam program pembangunan kependudukan agar kemudian dapat menjadi rumusan pembangunan kependudukan dari hulu. 

"Dalam pertemuan itu kita dapat menghimpun aspirasi, serta merumuskan alternatif solusi dan rencana tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kampung KB Berkualitas. Diskusi tersebut sebagai bagian dari strategi untuk mendorong pembangunan SDM dari hulu yang sejalan dengan tujuan dibentuknya program Kampung KB."

Kampung Keluarga Berkualitas merupakan inovasi dalam upaya pembangunan Sumber Daya Manusia di tingkat desa/kelurahan yang dijalankan secara gotong royong melalui  kolaborasi  lintas  sektor  dan  berbagai  pihak untuk  mendorong pembangunan pada unit wilayah terkecil. Di mana pelaksanaan Kampung KB sejalan dengan arah kebijakan dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan berbasis keluarga yang berperan dalam mendukung pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan persebaran penduduk secara terpadu" tambah Nopian.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dr. H.Zamhir Setiawan., M.Epid menyampaikan bahwa pemerintah mengembangkan Kampung KB sejak sepuluh tahun lalu persisnya pada 14 Januari 2016 di Dusun Jenawi, Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Melihat banyak hal baru yang dapat berjalan dalam pembangunan kependudukan di wilayah perdesaan, maka pemerintah secara nasional menetapkan Kampung KB dapat dikembangkan di sejumlah daerah provinsi.

Dia menyampaikan, seiring dengan kebijakan tersebut Kampung KB di Bengkulu telah dibentuk  di sejumlah desa yang totalnya telah mencapai 1.513 desa/kampung KB yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu,"ujarnya.

Melalui program kampung KB, diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan kualitas penduduk melalui pengenalan program Keluarga Berencana (KB) di tengah masyarakat desa. Selain untuk mendekatkan akses masyarakat agar terpapar program KB, juga tak kalah urgen agar keluarga-keluarga di tanah air dapat mengoptimalkan 8 fungsi keluarga seperti fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.

Masih dr. Zamhir, "Kampung KB memiliki manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Kehadiran Kampung KB memberikan berbagai manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat desa. Melalui edukasi para penyuluh dan petugas di lapangan kualitas kesehatan ibu dan anak mulai meningkat, membantu menekan angka stunting, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta memperluas akses layanan Posyandu Balita dan Lansia.

FGD di wilayah kampung KB diharapkan dapat mempercepat sasaran dari tujuan berdirinya kampung KB, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bengkulu yang mencapai 2 juta jiwa lebih. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Bengkulu, populasi penduduk ini mencapai 2.155.162 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.100.019 jiwa dan perempuan sebanyak 1.055.143 jiwa. (irs)

Penulis: Idris Chalik

Editor : Tim Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

Rilis : Rabu,(7/10/2026)

Tingkatkan Kapasitas dan Pengembangan Karier, ASN Penata KKB Ikuti Asesmen

BENGKULU - Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu terus mendorong peningkatan kapasitas serta pengembangan karier pegawainya. Mewujudkan hal ini ASN dengan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penata KKB) mengikuti penilaian asesmen melalui Situational Judgment Test (SJT) dan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural rabu (7/10). Penilaian ini merupakan bagian dalam penilaian kenaikan karier ASN Penata KKB.

Penilaian kompetensi dilakukan dengan metode Computer Assisted Competency Test (CACT). Tujuannya untuk mengukur kompetensi ASN Penata KKB dalam teknis substansi kependudukan, kemampuan kepemimpinan, komunikasi dan integritas dalam melaksanakan tugas di lapangan sebagai garda terdepan penggerak program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di tengah masyarakat.

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Aminatuzakiyah Alfakhiroh, S.K.M., menjelaskan bahwa asesmen ini tidak hanya sekadar evaluasi, melainkan bagian dari transformasi kelembagaan untuk mencetak aparatur yang responsif terhadap perubahan serta kebutuhan masyarakat.

“Asesmen ini merupakan instrumen dalam pemetaan kompetensi ASN. Hasilnya tidak hanya menjadi bahan evaluasi mandiri (self-reflection), tetapi juga menjadi dasar pembinaan pegawai yang terarah serta mendukung pengembangan karier berbasis meritokrasi sesuai kebutuhan organisasi ” ujar Aminatuzakiyah.

Selain menjadi sarana evaluasi mandiri (self-reflection) bagi pegawai, hasil dari asesmen ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam pemetaan kebutuhan jabatan ASN Kemendukbangga/BKKBN terutama di Provinsi Bengkulu.

Pada pelaksanaan asesmen rabu ini terdapat 15 peserta yang terdiri Penata KKB dilingkup Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaanya digelar didua tempat, yakni di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dan Kantor UPT BKN Bengkulu. (irs)

Penulis : Idris Chalik

Editor : Tim Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

Rilis : Rabu,(7/10/2026)

Menatap Masa Depan Bengkulu: Kolaborasi Strategis Demi Keluarga Berkualitas Dan Bebas Stunting

 

BENGKULU – Ruang kerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu tampak lebih hangat pada Rabu (16/9/2026). Di ruangan tersebut, dua lembaga strategis duduk bersama menyatukan gagasan dan menyelaraskan langkah demi satu cita-cita besar: membangun keluarga Bengkulu yang sehat, sejahtera, dan bebas dari stunting.

Jajaran pimpinan Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., hadir melakukan kunjungan audiensi. Didampingi Sekretaris Perwakilan, Weldi Suisno, S.Pd., M.E., serta Ketua Tim Kerja 1 (Pengelolaan Kependudukan), Agus Veriansyah Dalimunthe, S.Kom., M.Stat., rombongan disambut hangat oleh Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu, Hj. Yuliswani, SE., M.M. Turut mendampingi dalam diskusi tersebut Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Dr. Ir. Hisbah Varina, M.Si., Katim Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat, Feri Nashrullah, SE., M.Si., serta Penelaah Teknis Kebijakan, Heny Widyastuti, S.K.M.

Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (BANGGAKENCANA) sekaligus mengakselerasi percepatan penurunan stunting di Bumi Merah Putih.

Garda Terdepan dan Angka 18,8 Persen

Fokus utama dalam diskusi ini tertuju pada penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Sebagai garda terdepan pelaksanaan Strategi Nasional P3S di bawah koordinasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, TP3S tidak bekerja sendiri. Di lapangan, tim ini bergerak selaras dengan Penyuluh KB (PKB/PLKB) dan berbagai mitra lintas sektor.

Langkah terpadu ini menjadi jawaban konkret atas tantangan prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu yang saat ini berada di angka 18,8% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 Dalam Angka. Menurunkan angka tersebut membutuhkan kerja keroyokan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Inovasi Nutrisi: Program GENTING hingga MBG 3B

Untuk menekan angka stunting secara langsung, Kemendukbangga/BKKBN mendorong berbagai program unggulan berbasis kolaborasi, diantaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING). Aksi nyata program ini adalah menggalang kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam menyalurkan bantuan untuk rumah layak huni, sumber air bersih, jamban sehat, nutrisi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Contoh konkrit yang telah berjalan adalah penyaluran belasan ribu butir telur bagi anak-anak Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Kota Bengkulu.

Tak berhenti di situ, perhatian ekstra juga diarahkan pada masa-masa krusial kehidupan melalui Program Makanan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non-PAUD (MBG 3B). Langkah ini diambil untuk memastikan asupan gizi terpenuhi sejak masa kehamilan hingga balita, memotong rantai risiko stunting sedini mungkin.

Navigasi Pembangunan Melalui PJPK 2025–2029

Selain intervensi gizi di lapangan, penanganan isu kependudukan juga memerlukan arah kebijakan strategis jangka panjang. Dalam audiensi ini, dibahas pula implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 Provinsi Bengkulu.

Sebagai pedoman strategis dari Kemendukbangga/BKKBN, PJPK berfungsi mengintegrasikan sasaran dan indikator kependudukan nasional ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dengan masuknya indikator ini ke dalam dokumen perencanaan Bapperida, program kependudukan memiliki pijakan regulasi dan anggaran yang kuat.

Cita-Cita Bersama

Audiensi ini diakhiri dengan komitmen kuat dari kedua belah pihak. Sinergi antara Kemendukbangga/BKKBN dan Bapperida Provinsi Bengkulu diharapkan menjadi kunci utama agar seluruh program Bangga Kencana berjalan optimal.

Melalui perencanaan yang terstruktur dan aksi nyata di lapangan, asa itu kian jelas: mewujudkan keluarga Bengkulu yang berkualitas, tangguh, dan sepenuhnya bebas dari stunting.(humas)

Membumikan Nilai BerAKHLAK: Langkah Nyata Kemendukbangga/BKKBN Bengkulu Perkuat Karakter dan Kinerja ASN

 

BENGKULU – Ruang Belajar Balai Diklat (Latbang) Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Bengkulu tampak penuh kehangatan sekaligus kekhidmatan pada Senin pagi (14/9/2026). Sebanyak 23 Aparatur Sipil Negara (ASN), yang sebagian besar merupakan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dari berbagai Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, berkumpul mengikuti kegiatan Pembinaan Kepegawaian.

Suasana interaktif mewarnai pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid. Dalam pengarahannya, dr. Zamhir menekankan bahwa pembinaan ini bukan sekadar agenda rutin formalis, melainkan proses terencana dan berkelanjutan untuk mengasah kompetensi, menegakkan disiplin, serta mendampingi pengembangan karir para pegawai—mulai dari orientasi tugas, bimbingan teknis, hingga skema promosi dan mutasi.

"ASN adalah garda terdepan pelayanan publik. Kepatuhan terhadap aturan dan integritas kode etik harus berjalan selaras dengan semangat untuk terus belajar dan beradaptasi," tegas dr. Zamhir di hadapan para peserta.

Turut mendampingi dalam kegiatan ini Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Weldi Suisno, S.Pd., M.E., bersama jajaran Ketua Tim Kerja, yakni Edi Sofyan, S.E., M.M. (Tim Kerja 4), Aminatuzakiyah Alfakhiroh, S.K.M. (Tim Kerja 7), dan Endah Puspitasari, S.K.M., M.E. (Tim Kerja 8). Kehadiran para pimpinan ini mempertegas komitmen instansi dalam membangun sinergi lintas lini.

Fokus utama pembinaan kali ini menyasar penguatan core values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang dibingkai dalam semangat employer branding nasional: Bangga Melayani Bangsa. Nilai-nilai ini dinilai menjadi pondasi mendasar bagi para Penyuluh KB yang bersentuhan langsung dengan dinamika masyarakat di lapangan.

Pilar Utama Pembinaan ASN Kemendukbangga/BKKBN Bengkulu

• Disiplin & Etika Profesi: Penegakan kewajiban dan larangan instansi demi menjaga integritas serta kredibilitas institusi.
• Pengembangan Karir Berkelanjutan: Peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis berkala, kejelasan pola promosi, dan pendampingan mutasi tugas.
• Internalisasi BerAKHLAK: Pelayanan prima berbasis empati, akuntabilitas kerja, serta inovasi yang adaptif di tengah perubahan tuntutan zaman.

Melalui pembinaan ini, keberadaan ASN Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu diharapkan tidak hanya membawa dampak positif di lingkungan kerja internal, tetapi juga hadir memberikan manfaat nyata di tengah masyarakat. Semangat profesionalisme tersebut menjadi bahan bakar utama untuk menyukseskan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (BANGGAKENCANA) hingga ke pelosok Bumi Merah Putih.(humas)

sumber: bengkulu.kemendukbangga.go.id

Menjamin Setiap Jengkal Akses Kontrasepsi: Langkah Cepat BKKBN Bengkulu Perkuat Rantai Pasok Alokon 2026

BENGKULU — Kebutuhan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas dan merata tidak hanya bergantung pada kesiapan tenaga medis di lapangan, tetapi juga pada kepastian ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) hingga ke fasyankes garis depan. Menjawab tantangan tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu bersama Direktorat Bina Akses Pelayanan KB Kemendukbangga/BKKBN dan United Nations Population Fund (UNFPA) menggelar rangkaian kegiatan Pengembangan Supply Chain Management (SCM) Alokon Tahun 2026 yang berlangsung pada 8 hingga 11 September 2026.

Puncak kegiatan koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan pada Rabu, 9 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Pertemuan penting tersebut diawali dengan menyimak pemaparan serta sambutan dari Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes., melalui sambungan virtual meeting Zoom.

Dalam pertemuan ini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., hadir memimpin langsung jalannya diskusi. Beliau didampingi oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Weldi Suisno, S.Pd., M.E., Ketua Tim Kerja 2 (KB dan KR), Else Triana Putri, S.K.M., M.A.P., serta Ketua Tim Kerja 5 (Data dan Informasi), Sahwani, S.Kom.  

Langkah kolaboratif ini makin kuat dengan hadirnya para pemangku kepentingan daerah, seperti perwakilan dari BPOM Provinsi Bengkulu, Dinas DP3APPKB Kota Bengkulu, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, hingga BPKAD Kota Bengkulu. Kehadiran lintas sektor ini dilengkapi dengan pendampingan langsung oleh Tim Kemendukbangga/BKKBN Pusat yang terdiri dari Dini Nur Afni, Apt, MAPS. (Direktorat Bina Akses Pelayanan KB), Anggar Lingga Rhomadona, S.Kom. (Pusat Data dan Informasi), Devi Praptias, S.E. (Biro Perencanaan dan Keuangan), Wieke Kuswanti (Direktorat Bina Akses Pelayanan KB), dan Rosmilah (Direktorat Bina Akses Pelayanan KB)  

Menjawab Tantangan Unmet Need dan Akses Merata

Upaya penguatan rantai pasok alokon ini dilatarbelakangi oleh mandat RPJMN 2025–2029 dalam rangka mendukung Agenda Pembangunan Transformasi Sosial demi mencapai Indonesia Emas (IE 1) "Kesehatan Untuk Semua".  

Berdasarkan data pendataan keluarga terkini, kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) secara nasional mencatatkan kenaikan dari 11,1 persen pada tahun 2024 menjadi 13,4 persen pada 2025. Sementara itu, target nasional yang harus ditekan pada tahun 2026 adalah sebesar 10,0 persen. Di sisi lain, capaian pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) berfluktuasi dan Angka Kehamilan yang Tidak Diinginkan meningkat menjadi 14 persen pada 2025. Kondisi ini memberi sinyal kuat bahwa kelompok masyarakat, khususnya keluarga miskin dan rentan di wilayah prioritas, membutuhkan jaminan akses alokon yang aman, efisien, dan tidak terputus.  

Transformasi Digital Rantai Pasok: Modernisasi SIRIKA dan Tool Kuantifikasi

Guna memangkas kendala distribusi dan perhitungan alokon di lapangan, kegiatan ini berfokus pada dua agenda utama pengembangan SCM:

1. Pengembangan Tool Kuantifikasi Perencanaan Alokon: Reviu menyeluruh dilakukan terhadap tool kuantifikasi bottom-up yang telah diterapkan sejak 2021. Evaluasi ini penting agar metode perhitungan kebutuhan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota semakin presisi sesuai dengan dinamika kebijakan dan kondisi riil kebutuhan lapangan. 

2. Pengembangan Fitur Aplikasi SIRIKA: Sejak diimplementasikan secara luas pada April 2025, Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon (SIRIKA) yang terintegrasi dengan SIGA terus disempurnakan. Melalui kegiatan ini, dilakukan evaluasi kaidah pencatatan, mekanisme pendistribusian, hingga penambahan fitur indikator kinerja berbasis digital untuk memantau ketersediaan stok (stockout/overstock) secara real-time.

Selama empat hari pelaksanaan di Provinsi Bengkulu (8–11 September 2026), tim pusat dan daerah tidak hanya berdiskusi di ruang rapat, tetapi juga melakukan evaluasi dan wawancara mendalam melalui kunjungan langsung ke gudang alokon tingkat provinsi, gudang alokon kabupaten/kota, hingga fasyankes pengelola SIRIKA di lapangan.

Dengan dukungan pendanaan dari program kerja sama UNFPA Siklus 11 Tahun 2026, penguatan SCM ini diharapkan mampu melahirkan sistem rantai pasok yang tangguh, transparan, dan terintegrasi secara digital. Harapan besarnya, tidak ada lagi pasangan usia subur di Bengkulu maupun Indonesia yang terhambat dalam mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas.(humas)

sumber: bengkulu.kemendukbangga.go.id