Bengkulu,- Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dana khusus yang digelontorkan dari pemerintah pusat untuk operasional program Keluarga Berencana (KB). Pada 2026 menjadi instrumen utama dalam mendukung program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di daerah.
Dalam mendukung tujuan dari anggaran tersebut, Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD KB) perlu koordinasi yang kuat bersama pemerintah daerah. Sinergi ini memastikan dana tersalurkan tepat waktu agar program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting dapat berjalan dengan optimal.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., saat menggelar evalusasi dan konsolidasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) bersama mitra teknis provinsi dan kabupaten/kota, di Bengkulu Kamis,(9/7/2026).
"Prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu turun ke angka 18,8 persen (SSGI-2024) yang seblumnya masih bertengger pada angka 20,2 persen. Meskipun trennya positif, tantangan gizi dan kemiskinan masih menjadi prioritas".
Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu memprioritaskan penanganan terhadap keluarga berisiko stunting yang mencapai 56 ribu lebih yang tersebar di sejumlah daerah kabupaten dan kota di Bengkulu.
Ia menyebutkan, pada 2026 program Bangga Kencana di Provinsi Bengkulu mendapat alokasi dukungan DAK mencapai Rp.19,7 milyar yang diperuntukkan di sejumlah daerah kabupaten dan kota di Bengkulu. Terdiri untuk pencegahan stunting sebesar Rp.16.031 milyar, untuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sebesar Rp.3,7 milyar.
Hingga Juni 2026 serapan DAK BOKB non Fisik di Bengkulu masih terbilang rendah yang mencapai Rp.2,068 milyar atau sebesar 10,48 persen.
Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dalam mendorong OPD KB di daerah, selain mengajak untuk meningkatkan koordinasi bersama pemerintah daerah. Kemendukbangga/BKKBN memberikan penghargaan terhadap beberpa daerah kabupaten/kota dalamserapan yang terbilang cukup tinggi.
"Kabupaten Kaur dengan peringkat tertinggi sebesar 513.202.500 atau mencapai 27,59 persen dari pagu Rp.1,8 milyar. Kabupaten Bengkulu Utara dengan realisasi serapan Rp.718.929.000 atau sebesar 24,58 persen dari Rp.2,9 milyar dan Kabupaten Bengkulu Selatan meraih posisi realisasi peringkat tiga besar dengan capaian Rp.358.698.000 dari PAGU yang mencapai Rp.1,8 milyar.
Ia menambahkan, dari sejumlah daerah kabupaten dan kota di Bumi Merah Putih masih terdapat empat daerah yang belum merealisasikan DAK BOKB Non Fisik tahun 2026 yaitu Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan total anggaran mencapai Rp.7,3 milyar.
Ketua Tim Kerja 6 Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu bidang Perencanaan dan Keungan, Gusnahari, S.IP., M.A.P. menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah menyusun menu DAK BOKB NON FISIK tahun 2027 untuk memberikan dukungan terhadap program Bangga Kencana di daerah.
Dukungan tersebut, menurut Gusnahari diperkuat atas beberapa dasar diantaranya terdapat UU Nomor 52/2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pergantian UU No.2/2022 (Cipta Kerja) menjadi UU. Dan UU Nomor 1/2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Permen Kemendukbangga/BKKBN Nomor 5 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB TA 2026.
Usulan DAK BOKB 2027 terbagi dalam dua kategori, kategori DAK Tematik stunting dan usulan melalui DAK reguler. DAK Tematik stunting dengan menyasar lima lokasi prioritas dan usulan DAK reguler dengan menyasar enam kabupaten sebagai lokasi prioritas. Di mana terdapat lokasi prioritas khusus DASHAT terdapat di Kabupaten Lebong dan Kota Bengkulu," kata Gusnahari.(irs)
Editor : Tim Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu
Rilis : Senin,(13/7/2026).
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar