SELUMA — Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) di fasilitas pelayanan kesehatan bukan sekadar urusan logistik dan distribusi barang. Lebih dari itu, kepastian hadirnya alokon yang tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu menjadi kunci utama dalam menjamin hak-hak reproduksi masyarakat serta menekan angka kehamilan yang tidak diinginkan.
Kesadaran inilah yang mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Supply Chain Management (SCM) Alat dan Obat Kontrasepsi Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Seluma, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan strategic ini dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid, bersama jajaran Direktorat Bina Akses Pelayanan KB Kemendukbangga/BKKBN, UNFPA, Dinas DP3APPK Kabupaten Seluma, Dinas Kesehatan, BPKAD, serta para pengelola program KB dan petugas lapangan di Kabupaten Seluma.
Menjawab Tantangan Unmet Need yang Meningkat
Langkah penguatan rantai pasok ini diambil bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Keluarga (SIGA), angka kebutuhan KB yang belum terpenuhi (unmet need) di tingkat nasional tercatat mengalami peningkatan, yakni dari 11,1 persen pada tahun 2024 menjadi 13,4 persen pada tahun 2025. Padahal, pemerintah menargetkan penurunan hingga 10 persen pada tahun 2026.
Di saat yang sama, capaian penggunaan kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) juga menurun dari 61,7 persen (2024) menjadi 60,8 persen (2025).
Melihat tantangan data tersebut, dr. H. Zamhir Setiawan menegaskan pentingnya evaluasi dan pembenahan dari hulu ke hilir.
"Penyediaan alat dan obat kontrasepsi tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan barang. Kita harus memastikan alokon tersedia dalam jumlah yang tepat, jenis yang sesuai, pada waktu yang tepat, dan sampai pada fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan," ujar dr. Zamhir dalam sambutannya.
Optimasi SIRIKA dan Gap Analysis
Guna memastikan pengelolaan rantai pasok yang sistematis—mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, hingga pelayanan di lapangan, Kemendukbangga/BKKBN telah mengimplementasikan Sistem Informasi Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi (SIRIKA) sejak April 2025. Sistem berbasis digital ini terintegrasi dengan aplikasi YAN KB dan SIGA.
FGD di Kabupaten Seluma fokus pada dua agenda utama:
1. Pengembangan Tool Perencanaan Kebutuhan: Mengidentifikasi preferensi kebutuhan alokon di lapangan serta mengevaluasi proses kalkulasi kebutuhan agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
2. Penguatan Pemantauan Digital via SIRIKA: Mengembangkan fitur, menu, dan indikator kinerja digital yang sesuai dengan kebutuhan para pengelola di lapangan.
dr. Zamhir mengajak seluruh peserta—mulai dari pengelola gudang, perencana, hingga Penyuluh KB (PKB) untuk terbuka menyampaikan kendala teknis maupun koordinasi antarinstansi.
"Jangan ragu menyampaikan persoalan yang kita hadapi. Justru dari persoalan tersebut kita dapat menemukan solusi yang lebih tepat," tambahnya.
Dari Ruang Diskusi Menuju Cek Lapangan
Diskusi interaktif ini tidak hanya berhenti di atas kertas atau menghasilkan rekomendasi teoretis. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan aksi nyata berupa kunjungan lapangan dan wawancara mendalam. Tim gabungan dijadwalkan melakukan monitoring langsung ke Gudang Alokon Kabupaten Seluma serta tempat penyimpanan alokon di dua fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) setempat.
Langkah verifikasi lapangan ini dilakukan untuk memvalidasi data administrasi dengan kondisi riil pengelolaan alokon di tempat penyimpanan.
Melalui sinergi antara Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Seluma, dan mitra kerja internasional seperti UNFPA, perbaikan sistem rantai pasok alokon ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana demi mewujudkan keluarga berkualitas di Provinsi Bengkulu.(humas)
sumber: bengkulu.kemendukbangga.go.id
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar