BENGKULU — Kebutuhan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas dan merata tidak hanya bergantung pada kesiapan tenaga medis di lapangan, tetapi juga pada kepastian ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) hingga ke fasyankes garis depan. Menjawab tantangan tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu bersama Direktorat Bina Akses Pelayanan KB Kemendukbangga/BKKBN dan United Nations Population Fund (UNFPA) menggelar rangkaian kegiatan Pengembangan Supply Chain Management (SCM) Alokon Tahun 2026 yang berlangsung pada 8 hingga 11 September 2026.
Puncak kegiatan koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan pada Rabu, 9 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Pertemuan penting tersebut diawali dengan menyimak pemaparan serta sambutan dari Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes., melalui sambungan virtual meeting Zoom.
Dalam pertemuan ini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., hadir memimpin langsung jalannya diskusi. Beliau didampingi oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Weldi Suisno, S.Pd., M.E., Ketua Tim Kerja 2 (KB dan KR), Else Triana Putri, S.K.M., M.A.P., serta Ketua Tim Kerja 5 (Data dan Informasi), Sahwani, S.Kom.
Langkah kolaboratif ini makin kuat dengan hadirnya para pemangku kepentingan daerah, seperti perwakilan dari BPOM Provinsi Bengkulu, Dinas DP3APPKB Kota Bengkulu, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, hingga BPKAD Kota Bengkulu. Kehadiran lintas sektor ini dilengkapi dengan pendampingan langsung oleh Tim Kemendukbangga/BKKBN Pusat yang terdiri dari Dini Nur Afni, Apt, MAPS. (Direktorat Bina Akses Pelayanan KB), Anggar Lingga Rhomadona, S.Kom. (Pusat Data dan Informasi), Devi Praptias, S.E. (Biro Perencanaan dan Keuangan), Wieke Kuswanti (Direktorat Bina Akses Pelayanan KB), dan Rosmilah (Direktorat Bina Akses Pelayanan KB)
Menjawab Tantangan Unmet Need dan Akses Merata
Upaya penguatan rantai pasok alokon ini dilatarbelakangi oleh mandat RPJMN 2025–2029 dalam rangka mendukung Agenda Pembangunan Transformasi Sosial demi mencapai Indonesia Emas (IE 1) "Kesehatan Untuk Semua".
Berdasarkan data pendataan keluarga terkini, kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) secara nasional mencatatkan kenaikan dari 11,1 persen pada tahun 2024 menjadi 13,4 persen pada 2025. Sementara itu, target nasional yang harus ditekan pada tahun 2026 adalah sebesar 10,0 persen. Di sisi lain, capaian pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) berfluktuasi dan Angka Kehamilan yang Tidak Diinginkan meningkat menjadi 14 persen pada 2025. Kondisi ini memberi sinyal kuat bahwa kelompok masyarakat, khususnya keluarga miskin dan rentan di wilayah prioritas, membutuhkan jaminan akses alokon yang aman, efisien, dan tidak terputus.
Transformasi Digital Rantai Pasok: Modernisasi SIRIKA dan Tool Kuantifikasi
Guna memangkas kendala distribusi dan perhitungan alokon di lapangan, kegiatan ini berfokus pada dua agenda utama pengembangan SCM:
1. Pengembangan Tool Kuantifikasi Perencanaan Alokon: Reviu menyeluruh dilakukan terhadap tool kuantifikasi bottom-up yang telah diterapkan sejak 2021. Evaluasi ini penting agar metode perhitungan kebutuhan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota semakin presisi sesuai dengan dinamika kebijakan dan kondisi riil kebutuhan lapangan.
2. Pengembangan Fitur Aplikasi SIRIKA: Sejak diimplementasikan secara luas pada April 2025, Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon (SIRIKA) yang terintegrasi dengan SIGA terus disempurnakan. Melalui kegiatan ini, dilakukan evaluasi kaidah pencatatan, mekanisme pendistribusian, hingga penambahan fitur indikator kinerja berbasis digital untuk memantau ketersediaan stok (stockout/overstock) secara real-time.
Selama empat hari pelaksanaan di Provinsi Bengkulu (8–11 September 2026), tim pusat dan daerah tidak hanya berdiskusi di ruang rapat, tetapi juga melakukan evaluasi dan wawancara mendalam melalui kunjungan langsung ke gudang alokon tingkat provinsi, gudang alokon kabupaten/kota, hingga fasyankes pengelola SIRIKA di lapangan.
Dengan dukungan pendanaan dari program kerja sama UNFPA Siklus 11 Tahun 2026, penguatan SCM ini diharapkan mampu melahirkan sistem rantai pasok yang tangguh, transparan, dan terintegrasi secara digital. Harapan besarnya, tidak ada lagi pasangan usia subur di Bengkulu maupun Indonesia yang terhambat dalam mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas.(humas)
sumber: bengkulu.kemendukbangga.go.id
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar